Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

 

Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019

Tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

pa-brebes.go.id|20-12-2019

Jum`at, 20 Desember 2019 bertempat diruang sidang utama Pengadilan Agama Brebes acara Sosialisasi Perma No.5 Tahun 2019 ini dilaksanakan. Acara Tersebut dimulai tepat pukul 09:00 WIB. dan dihadiri seluruh Hakim, Pegawai serta karyawan/ tanpa terkecuali.Acara sosisalisasi ini sebagai wujud dari pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang diterbitkan Pada tanggal 21 November 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Acara tersebut dipimpin langsung oleh KPA Brebes ( Drs.H. Abd. Basyir, M.Ag) didampingi Waka (Drs. H. Lanjarto, M.H) Panitera (H. Nurhidayatus Sofyan, S.H.) dan juga Sekretaris (Ali Choemaedi, S.H.). Oleh KPA Brebes disampaikan Perma ini dilaksanakan untuk proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hal ini juga mengacu kepada Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial, Negara atau swasta, Pengadilan, Penguasa Administratif atau Badan Legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang disebutkan dalam Perma tersebut berwenang mengadili perkara dispensasi kawin “ini sangat penting disampaikan karena terkait dengan tugas hakim peradilan agama dan Perma ini memuat hal-hal baru terkait bagaimana menyidangkan perkara Dispensasi kawin pasca diberlakukannya Perma ini, Perma ini juga berlaku bagi Peradilan umum. Bahwa urgensi sosialisasi dari Perma Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, karena Perma ini lanjut dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun. “oleh karena Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.Beliau juga menjelaskan beberapa hal baru yang ada dalam Perma ini yaitu:

  1. Pada pasal 1 ayat (11) dinyatakan bahwa Hakim yang dimaksud dalam Perma ini adalah Hakim Tunggal sehingga untuk memeriksa perkara Dispensasi Kawin ini tidak perlu menggunakan Hakim Majelis.
  2. Pada pasal 5 dinyatakan selain akte kelahiran anak syarat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin adalah ijazah terakhir anak, identitas dan status pendidikan anak.
  3. Pada pasal 7 dinyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin harus diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.
  4. Pada pasal 8 dijelaskan jika kedua calon pengantin sama-sama dibawah umur, cukup diajukan di pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua (satu pengadilan).
  5. Pada pasal 9 ayat (1) tertulis sebelum menerima perkara Dispensasi Kawin, Panitera terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan syarat    administrasi, jika belum lengkap harus dikembalikan untuk dilengkapi.
  6. Pada pasal 10 ayat (1) tertera Pemohon di persidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon istri/suami (besan)
  7. Pada Pasal 10 ayat (6) termaktub jika yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dihadirkan, maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima / NO.
  8. Pada pasal 11 ayat (2) diterangkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara dispensasi kawin tidak memakai atribut persidangan.
  9. Pada pasal 13 ayat (1) dinyatakan 0rang-orang yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) harus didengar keterangannya.
  10. Pada pasal 13 ayat (3) berbunyi jika pasal 13 ayat (1) tidak terlaksana maka penetapan batal demi hukum.

            Dalam kalimat penutup Ketua Pengadilan Agama Brebes menegaskan bahwa untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin ini harus memperhatikan kepentingan anak dan beberapa aturan terkait masalah perlindungan anak dan beliau juga berharap dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan semua aparatur Pengadilan Agama mempelajari dan memahami dengan seksama agar tidak tersalah dalam menerima dan menyelesaikan pemeriksaan perkara dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (tim_red)

Add comment


Security code
Refresh

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Brebes Kelas I. A

crossroads 23760 Jl. Jenderal Ahmad Yani No.93 Brebes - Jawa Tengah

phone icon Telp  (0283) 671442

Fax icon Fax. (0283) 671442

Communication email blue icon Email :

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.m

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kami

© 2019 Team TI Pengadilan Agama Brebes

 

w3c html 5 w3c wai AAA