Tahapan Perkara

TAHAPAN SUATU PERKARA DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA

A. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak

Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat

menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan

B. Tahapan Persidangan :

1. Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon atau Penggugat dan

pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut

Tergugat

2. Jika Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat

serta Turut Termohon atau Turut Tergugat hadir, maka Majelis

Hakim berusaha mendamaikan Pemohon atau Penggugat dan pihak

Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat,

baik langsung maupun melalui proses mediasi.

3. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon atau Penggugat

dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut

Tergugat dalam setiap kali sidang, namun Pemohon atau Penggugat

dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut

Tergugat punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan

Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta

Turut Termohon atau Turut Tergugat.

4. Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta

Turut Termohon atau Turut Tergugat boleh memilih mediator yang

tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut

5. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai

pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat.

6. Tahap keenam, kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan

Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis.

7. Tahap ketujuh, kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban

Tergugat baik secara lisan maupun tertulis(Replik).

8. Tahap kedelapan, Kesempatan Tergugat untuk menjawab kembali

tanggapan (duplik) Penggugat, baik secara lisan maupun

9. Pada kesembilan, Penggugat akan dimintakan bukti untuk

menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat akan dimintakan

bukti untuk menguatkan bantahannya.

10. Tahap kesepuluh, Penggugat dan Tergugat menyampaikan

kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.

11. Tahap kesebelas, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk

mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa

12. Tahapan terakhir yaitu, Majelis Hakim akan membacakan putusan

hasil musyawarah Majelis Hakim.

C. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat

mengajukan upaya hukum (verzet, banding, kasasi) selambat-lambatnya 14

hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

D. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara

permohonan talak, Pengadilan Agama :

1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;

2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar

talak;

3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang

ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di

depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut

dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum

yang sama.

E. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

F. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai

gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

G. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,

maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.

H. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa,

kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang

menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama

yang memutus perkara tersebut.

Sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya, bahwa

pemeriksaan atau persidangan suatu perkara adalah ditempuh dengan melalui

tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan upaya perdamaian

2. Tahapan menempuh proses mediasi

3. Pembacaan surat gugatan

4. Jawaban dari pihak tergugat/ termohon

5. Tanggapan atau replik dari penggugat/ pemohon

6. Jawaban kedua atau duplik dari tergugat/ termohon

7. Re-replik ( bila diperlukan)

8. Re-duplik ( bila diperlukan)

9. Upaya pembuktian dari pihak penggugat / pemohon

10. Upaya pembuktian dari pehak tergugat / termohon

11. Pemeriksaan setempat (bila diperlukan)

12. Kesimpulan masing-masing pihak

13. Musyawarah majelis hakim

14. Pembacaan / Pengucapan putusan

  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas