Pakta Integritas

Pakta Integritas

Pelaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan acuan dasar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Perdasarkan Peraturan Menteri tersebut, pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, para pejabat, serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tujuan

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

  1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
  2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.
  3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila.

Dokumen Pakta Integritas

Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan disaksikan/diketahui oleh atasan langsung atau pejabat lain sebagaimana tabel berikut:

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas olehDisaksikan/diketahui oleh
Pimpinan kementerian dan lembaga setingkat menteri Presiden sebagai atasan langsungnya
Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga nonstruktural yang dikoordinasikan oleh kementerian Menteri yang mengkoordinasikannya
Gubernur Menteri Dalam Negeri
Bupati/walikota Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi
Pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Atasan langsung

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.

  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas