Seputar Peradilan

pa-brebes.go.id|17-08-2018

Jum`at,17 Agustus 2018, Pengadilan Agama Brebes dalam hal ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73, seperti hal yang telah rutin Upacara ini dilaksankan secara gabungan antara Pengadilan Agama Brebes dengan Pengadilan Negeri Brebes bergantian tempat pelaksanaan setiap tahunnya.

Upacara tersebut dimulai tepat pukul 07.30 WIB ini dilaksanakan dihalaman depan gedung PA. Brebes. Sebagai peserta upacara diantaranya dari Pengadilan Negeri Brebes (EDI SAPUTRA PELAWI, SH.MH/ Ketua PN Brebes) beserta jajarannya, juga dari Pengadilan Agama Brebes sendiri (Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag./ Ketua PA Brebes) beserta jajarannya serta dari anak PKL dari PPL dari Mahasiswa dan juga siswa yang kebetulan sedang praktek di PA. dan PN Brebes ini.

(Jajaran Hakim PA dan PN Brebes)

Alhamdulillah cuaca pada pagi ini cerah meskipun sinar matahari lumayan terik, namun dengan semangat kemerdekaan untuk Indonesia hal tersebut tidak mengurangi Semangat, Hormat dan Khidmat.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes ( Drs. H. Lanjarto, M.H.) bertindak sebagai Pembina Upacara  didampingi ajudan Muhammad Husni Robbani, A.Md. disisi lain sebagai Komandan Upacara Sutikno, Agus Muslim, S.HI Sebagai Pembaca UUD 45 kemudian sebagai pembawa acara Sdri. Siroyatun Nayyiroh, S.Ag. dan ada Pasukan Pengibar Bendera dibawakan oleh Titi Akhiroh, A.Md., M. Husni Robbani, A.Md. dan M. Aedi Zulfa, S.H.I, terakhir sebagai pembaca do`a oleh Drs. Sakdullah, S.H.,M.H. (hakim PA.Brebes).

(jajaran Pegawai, karyawan/i PA dan PN Brebes)

Sebelumnya Waka PA Brebes sebagai pembina membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan sambutan yang pada intinya kita sebagai aparatur penegak keadilan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pencari keadilan pada khususnya.

Di Kemerdekaan Indonesia yang ke 73 ini, sesuai dengan anjuran dari Mahkamah Agung yakni, siap maupun tidak siap semua badan peradilan dibawahnya harus memiliki standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apalagi keharusan kita untuk lebih meningkatkan dan mewajibkan berpengetahuan tentang Tekhnologi Informasi (Melek IT).

beliau juga menyampaikan pesan dari Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum selaku penanggung jawab reformasi birokrasi di Mahkamah Agung mengingatkan makna dasar dan substantif dari reformasi birokrasi. “Makna dari  reformasi birokrasi adalah pelayanan kepada publik secara maksimal yang bebas dari korupsi dan pungli,”. Apa yang disampaikan oleh Pudjoharsoyo tersebut memiliki relevansi dengan sasaran reformasi birokrasi gelombang ketiga tahun 2015-2019. Pada periode ini reformasi birokrasi dimaksudkan setidaknya pada tiga sasaran utama, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Empat Pesan Penting

Selain menyampaikan makna substantif reformasi birokrasi, Pudjoharsoyo juga menyampaikan empat pesan penting kepada semua pengadilan, khususnya yang tengah mengikuti uji petik pelaksanaan reformasi birokrasi.

Keempat pesan penting tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, agar seluruh aparatur peradilan berkomitmen untuk  bersatu padu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tanpa pamprih.

Kedua, agar seluruh aparatur pengadilan menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah disepakati serta mengikuti prosedur pelayanan dengan benar dan memaksimalkan pelayanan dengan santun dan ramah.

Ketiga, agar seluruh aparatur pengadilan mewujudkan kesungguhan dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengadilan elektronik (e-court) dan aplikasi-aplikasi lainnya sebagai unggulan Pengadilan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan peradilan sederbana, cepat dan berbiaya ringan.

Dan keempat, untuk memelihara marwah reformasi birokrasi, Pengadilan yang telah terakreditasi penjaminan mutu, tidak berarti harus dengan serba baru dan mentereng, tetapi harus lebih kepada komitmen bersama sebagai aparatur Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan menyejukkan sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terayomi ketika berada di pengadilan dan sesudahnya.

Dan tentunya semua itu demi tercapainya VISI dari pada Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Upacara pengibaran bendera peringatan HUT RI ke-73 selesai tepat pada pukul 08.30 WIB. oleh Drs. Sakdullah, S.H.,M.H. menutup dengan pembacaan do`a. (tim_red)

  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas