-
- KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PERADILAN AGAMA 2021 SECARA VIRTUAL
- PEMBINAAN OLEH KETUA DAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
- SOSIALISASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DASAR BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2021
- SELEKSI TERBUKA PENGISIAN STAF KHUSUS PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021
- HIMBAUAN UNTUK IKUT SERTA DALAM LOMBA VIDEO BLOG (VLOG) DAN LKTI HUT IKAHI KE 68
- PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XV
- PEMENUHAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 PADA MAHKAMAH AGUNG
Informasi Lainnya
- Artikel
- Kegiatan Hukum / Hasil Penelitian
- Prosedur Perkara Prodeo
- Prosedur Permohonan Informasi
Artikel Hukum
Kegiatan Hukum / Hasil Penelitian
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik